Kegiatan pendukung Joko Widodo (JOkowi) dengan mengerahkan massa yang sangat banyak diduga kuat menggunakan uang negara.
“KPK harus periksa panitia yang mengadakan acara mendukung Jokowi, ada kemungkinan uang negara mengalir ke panitia,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Jumat (13/7).
Kata Rahman, jika ada dana negara untuk kegiatan mendukung Jokowi sudah bentuk pelanggaran. “Dana negara itu untuk rakyat,” jelasnya.
Rahman mengatakan, polisi juga bisa membongkar dana kegiatan pendukung Jokowi. “Walaupun penyelenggaranya swasta tapi proposal yang mereka edarkan bisa jadi ke para pejabat termasuk BUMN,” papar Rahman.
Ia mengatakan, acara solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) penggagasnya ada salah satu komisaris Independen PT Pos yang juga mantan Ketua Umum PMII Adien Jauharudin. “Jangan sampai BUMN jadi sapi perah,” pungkasnya.
