Rezim Joko Widodo (Jokowi) tidak punya tanggung jawab terhadap BBM dengan mencabut subsidi dan berakibat menyengsarakan rakyat.
Demikian dikatakan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (6/7).
Pemerintah Indonesia terus mengeliminasi subsidi dan menuju penghapusan secara total segala bentuk subsidi. Ini adalah ideologi yang dianut oleh pemerintah Indonesia sekarang. Ideologi ini disebut neoliberal.
Kata Salamuddin, pada level kebijakan energi saat ini, pemerintah dapat dikategorikan ultra neo liberal. Seluruh rantai suplay energi dijadikan ajang bisnis.
“Pemerintah memperlihatkan sikap yang sangat anti pada subsidi. Subsidi bahkan telah dipandang sebagai suatu yang menjijikkan,” tegas Daeng.
“Apa buktinya? subsidi BBM hanya berkaitan dengan kurang dari 1/3 BBM yang didistribusikan kepada masyarakat. Itupun nilai subsidi yang diberikan sangat kecil,” jelasnya.
Ia mengnatakan, nilai subsidi BBM hanya Rp. 32,3 triliun untuk elpiji, tabung gas dan solar Rp.500/liter. Sementara subsidi premium diserahkan menjadi tanggung jawab Pertamina yang berakibat Pertamina selaku BUMN kelabakan.
“Jadi bagaimana pemerintah dikatakan melaksanakam tanggung jawbanya melaksanakan subsidi BBM? Subsidi solar hanya Rp. 500 /liter dari APBN. Nilai tersebut kurang dari 10 % dari harga solar. Itu bukan subsidi itu sama belas kasihan,” pungkasnya.
