Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membongkar keterlibatan Polri, TNI dan BIN di beberapa Pilkada.
Saat itu, Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yang diusung Demokrat, Sylviana Murni dan juga suaminya Gde Sardjana.
“Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statmen yang merusak kredibilitas SBY,” kata dia dalam konferensi pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
Bukan hanya di Jakarta, lanjut SBY, dugaan ketidaknetralan juga terjadi pada Pilgub Papua. Di sana, calon gubernur Papua yang diusung Demokrat usung, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya.
“Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” jelasnya
SBY juga menerangkan bahwa Polri tidak netral dalam Pilgub Kalimantan Timur. Menurut SBY, calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian.
Masalah itu, masih menurut SBY terjadi karena adanya penolakan permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.
Tak hanya itu, ketidaknetralan juga terjadi dalam Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.
“Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” kata dia.
Dalam gelaran Pilgub Riau SBY juga mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu.
“Di Maluku kejadian, di Aru semua sudah mengikuti. Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” jelas dia.
“Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” pungkas SBY.
