Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menunda menangkap koruptor terutama yang akan berlaga di Pilkada karena tindakan lembaga antirasuah itu dapat merusak demokrasi.
“Jangan sampai KPK dianggap biang kekalahan. Karena parpol itu semua jagoan, dan kami gak mau menumpahkan kesalahannya. Ini hati-hati. Apa salahnya sih ditunda? Setelah selesai, silahkan dilanjutkan,” kata politikus PDIP Arteria Dahlan, Senin (4/6) dikutip dari CNN Indonesia.
Kata Arteria, penangkapan KPK terhadap calon kepala daerah mengakibatkan indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.
“Jangan sampai indeks demokrasi turun, karena ada aksi ini (penangkapan calon kepala daerah),” kata Arteria.
Koodinator Divisi Korupsi Indonesian Coruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, indeks demokrasi di Indonesia menurun karena tiga aspek.
“Turunnya indeks demokrasi karena tiga aspek. Pertama, kebebasan sipil yang turun. Kedua, hak-hak politik yang turun. Ketiga, lembaga demokrasi yang turun,” kata Donal.
Donal juga memaparkan ketiga aspek tersebut diambil dari data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dalam 2015 dan 2017. Dalam data tersebut, Donal juga menyampaikan pada tahun 2015 indeks demokasi Indonesia sebesar 72,82 persen. Sedangkan pada tahun 2017 indeks demokrasi turun menjadi 70,09 persen.
