Saat ini ada tuntutan rakyat untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena kinerja dan tupoksinya tidak jelas.
“Saya berpendapat BPIP makin tidak jelas terutama tugas dan metodologinya. Sejak awal sudah diprotes rakyat apalagi sudah tahu anggarannya sangat besar,” kata Dewan Pakar ICMI Anton Irjen Pol (Purn) Tabah Digdoyo kepada suaranasional, Selasa (5/6).
Kata Anton, gaji pelaksana BPIP bisa mencapai ratusan juta rupiah perbulan. “Gaji Ketua Dewan Pengarah Rp112 juta dan anggotanya masing-masing Rp100 juta,” jelasnya.
Menurut Anton, gaji yang diterima pejabat BPIP sangat tidak masuk akal dan layak menuduh hanya bagian balas jasa tokoh-tokoh yang dulu mendukung Jokowi di Pilpres 2014.
Ia juga mengatakan, keberadaan BPIP tidak peka sosial ketika rakyat sengsara dalam bidang ekonomi dan utang negara makin menggunung.
“Tidak peka sejarah. Diam ketika rezim ini menjadikan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila padahal pendiri Bangsa Indonesia sepakat 18 Agustus 1945 sebagai hari lahir Pancasila,” paparnya.
Anton juga mempertanyakan alasan Pancasila versi Soekarno dijadikan hari lahirnya Pancasila saat ini. “Apalagi versi Soekarno menaruh KeTuhanan yang Mahasa Esa paling akhir bahkan bisa diperas jadi ekasila yaitu gotong royong,” jelas Anton.
Pancasila versi Soekarno, menurut Anton rentan disusupi ideologi yang kontra Pancasila seperti ketika berkuasa memaksakan PKI yang atheis hidup di Indonesia.
“Keberadaan BPIP tak peka iman akidah, ketika membiarkan tim BPIP ada orang yang tidak percaya akhirat padahal ruh pancasila adalah iman pada Tuhan ini otomatis iman pada akhirat syarat mutlak bagi seorang beriman wajib yakin percaya pada akhirat,” pungkasnya.
