Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghambat program Jokowi.
Demikian dikatakan politiskus PDIP, Darmadi Durianto di Jakarta, Kamis (17/5). “Kita meminta agar Bappenas jangan mengusulkan penurunan anggaran fungsi pendidikan di kementerian Koperasi dan UKM,” ungkapnya.
Konsekuensi dari penurunan anggaran fungsi pendidikan di Kementerian Koperasi dan UKM itu, kata dia, bisa saja berimbas pada terhambatnya rencana presiden soal pengembangan SDM di 2019.
Konkretnya yaitu menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rasio kewirausahaaan akan menurun, dan penyerapan tenaga kerja, serta UKM juga terhambat.
“Karena kan tumbuhnya wirausaha akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Padahal dari mikro ke menengah, dan besar. Diperlukan pelatihan dan sertifikasi kompetensi,” pungkasnya.
