Petisi 28: Jokowi tak Ubahnya seperti Mandor Bangunan

Presiden Jokowi (IST)

Selama hampir empat tahun berkuasa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tak ubahnya seperti seorang mandor, yang menjalankan tugas dari pemborong.

Demikian dikatakan aktivis Petisi 28 dan Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP) Haris Rusly Moti kepada intelijen, Selasa (8/5).

Haris mengatakan, sejak zaman kolonial hingga saat ini, mentalitas pejabat kita tak berubah, tetap bermental mandor yang bekerja untuk kepentingan kompeni (berasal dari company, VOC).

Kata Haris, seorang Presiden itu mendapatkan mandat dari rakyat yang memilihnya, bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

“Berbeda dengan mandor bangunan misalnya, diangkat dan diberi tugas oleh pemborong, menjalankan perintah dari pemborong. Mandor tak punya kewenangan membuat keputusan. Hanya bisa bertindak do atau don’t,” paparnya.

Haris mengatakan, Hakikat dari pekerjaan mandor itu adalah untuk memastikan kuli-kuli miskin bekerja siang malam di bawah pengawasannya untuk memperkaya sang juragan kompeni.

Bisa dibayangkan jika seorang Presiden itu bermental mandor, maka seluruh langkahnya adalah untuk memastikan berjalannya kepentingan sang tuan investor, mensejahterakan dan memperkaya tuan investor.

Ia mengatakan, jargon investor sebagai panglima itu terlihat jelas dari warna berjilid-jilid paket kebijakan dibuat oleh Jokowi, yaitu untuk melindungi, menciptakan kenyaman dan keamanan bagi tuan besar investor.

“Kendati dampak dari kebijakan itu mengancam keamanan nasional dan menempatkan rakyat kita menjadi “koeli” yang melarat dan kelaparan di negeri sendiri, tak akan menjadi soal bagi Jokowi,” paparnya.

Menurut Haris Jokowi yang katanya berasal dari wong cilik dan dari kaum nasionalis, namun tak nampak kebijakan yang dibuat untuk melindungi rakyat kecil dari predator ekonomi global yang keji dan tak beradab.

“Jokowi tak membuat kebijakan yang memproteksi petani kita yang digempur dan dihabisi oleh kartel impor pangan. Pak Joko juga tak memproteksi industri nasional kita yang tumbang oleh serangan industri asing,” pungkasnya.