Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menempati janji membuka 10 juta lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
“Perpres ini bertentangan dengan janji pemerintah untuk membuka 10 juta lapangan pekerjaan atau tidak?, jika bertentangan itu harus dikoreksi,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Kamis (12/4).
Dede meminta Perpres PTKA agar dikaji lagi untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan revisi, agar tidak saling bertentangan.
Sebab, menurut Dede, aturan ini rawan disalahgunakan untuk menampung pekerja asing.
“Jangan sampai nanti lapangan pekerjaan itu digunakan untuk menampung orang asing,” pungkasnya.
