Dua Jenderal Polri yang akan jadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara memunculkan kecemburuan terhadap TNI dan diduga jadi alat penguasa.
Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Jumat (26/1). “Sumut dan Jawa Barat itu daerah yang sangat strategis untuk kemenangan Pilkada,” ungkap Muslim.
Menurut Muslim, penempatan Jenderal Polri di Jabar dan Sumut diduga kuat untuk memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah yang didukung penguasa pusat. “Penguasa tidak mengingkan Jabar dan Sumut kalah seperti di DKI dan Banten,” papar Muslim.
Muslim mengatakan, petinggi Polri yang dijadikan Plt Gubernur justru menandakan reformasi di kepolisian mengalami kemunduran. “Polri harus fokus pada keamanan dan jika terlibat dalam urusan biroksi itu ada kemunduran,” papar Muslim.
Selain itu, kata Muslim pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyatakan anggota Polri yang kalah bisa kembali ke kepolisian menandakan korps berbaju coklat itu tidak konsisten dalam menjalankan reformasi.
“Kalau konsisten, anggota Polri yang maju pilkada harus pensiun dan jika kalah otomatis tidak bisa aktif lagi di kepolisian,” jelas Muslim.
Muslim mencurigai, aparat kepolisian ini akan masuk dalam dwi fungsi Polri di mana kepolisian terlibat dalam kekaryaan sebagaimana TNI di era Orba. “Kalau Orba TNI yang masuk politik, di era Jokowi Polri yang masuk politik,” pungkas Muslim.
Dua perwira tinggi Polri digadang-gadang untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di dua provinsi di Tanah Air.
“Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.
