Massa dari Gardu Banteng Marhaen akan mendukung PDIP untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus Tanah Abang.
“Kita dukung interpelasi PDIP terhadap Anies, kita siapkan ribuan massa kepung DPRD DKI Jakarta,” kata Koordinator Gardu Banteng Marhaen, Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (24/1).
Menurut Sulaksono, massa Gardu Banteng Marhaen juga meminta PDIP maupun fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk segera memperhentikan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.
“Suara arus bawah menginginkan Gubernur DKI Jakarta dan Wakilnya diganti. Mereka tidak becus mengurus ibu kota,” papar Sulaksono.
Fraksi PDIP berencana mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Penataan Tanah Abang. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan tengah mengkaji kemungkinan itu.
“Sejak awal jalan (Tanah Abang) ditutup kami langsung mempertimbangkan ajukan hak interpelasi,” kata Gembong saat dihubungi, Selasa (23/1/2018).
Fraksi PDIP kini tengah berkonsolidasi dan melobi semua fraksi. Harapannya, inisiatif interpelasi bisa meraih banyak dukungan di DPRD.
“Kebijakan yang kontraproduktif dan melanggar perda. Kita lobi semua fraksi (ajukan interpelasi),” katanya.
Berdasar Pasal 322 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), hak interpelasi adalah hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Gembong menilai kebijakan penataan Tanah Abang bermasalah. Ia berpendapat, penataan Tanah Abang ala Anies-Sandi berpotensi mengadu domba antara PKL dan sopir angkot.
Sebab, di satu sisi PKL dimanjakan denggan penutupan jalan dan diberi tenda legal sedangkan sopir justru dibatasi.
“Ini sama saja ngadu domba PKL dengan sopir kan,” katanya.
Ini yang goblok itu gubernur dan wagub atau gardu banteng marhaen dgn antek anteknya di DPRD DKI. Reklamasi dihentikan, Alexis di tutup got gott dibersihin, banjir berkurang, tanah negara dan Pemda dimanfaatkan untuk warga. Semua janji janji satu persatu mulai dirrslisaikan. Coba tanya presiden kita, apakah janji janji kampanye politik saat jadi gubernur dan juga jadi presiden sudah direalisasikan belum. Utang menumpuk, NKRI mau digadai, kenapa PDIP diam. Klo mau interplasi, harusnya kepada presiden kita, bukan Anis sandi. Yang mau geruduk DPRD DKI itu paling jongos jongos dari pengembang reklamasi dan Alexis. Semoga saudara saudaraku cepat sadar, jangan kita diadu domba oleh para munafik dan konglomerat bejat penghisap darah rakyat dan harta kekayaan NKRI. Mari bersatu melawan antek antek PKI dan konglomerat hitam Aseng yg terus mengadu domba kita.