Kepolisian Daerah Bali bekerja sama dengan instansi terkait lainnya menggelar simulasi penanganan aksi terorisme di mana pelaku teror diduga menggunakan simbol Islam sangat mencederai umat Islam.
“Jika penggunaan logo tersebut atau simbol-simbol Islam yang lainnya bermaksud untuk membangun opini bahwa muslim identik dengan teroris, maka saya berpendapat sama saja menistakan agama Islam dan diduga telah melangaggar 156A KUHP,” kata Ketua Eksekutif Nasional Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Chandra Purna Irawan kepada suaranasional, Senin (20/11).
Kata Chandra, dalam simulasi itu, penggunaan jaket berlogo majelis Sholawat dan Dzikir Nurul Musthofa yang diperankan sebagai pelaku penyerangan, tentu ini salah besar menyakiti kaum muslimin.
“Seolah-olah menggambarkan bahwa teroris selalu diidentikan dengan muslim atau aktivis dakwah. Kenapa tidak menggunakan lambang OPM yang jelas ingin memisahkan dari Indonesia?” kata Chandra.
Chandra mengatakan, Unsur “dengan sengaja” dalam simulasi tersebut dapat dibuktikan dengan teori sengaja kemungkinan. Meskipun sengaja dengan maksud maupun tujuan, dapat ditepis pihak yang bersangkutan dengan berdalih tidak ada niat dan maksud untuk memfitnah umat Islam dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat.
“Tetapi secara kemungkinan, pihak kepolisian patut melihat kuat adanya kemungkinan ketersinggungan umat Islam dan potensi pecah belah masyarakat dari penggunaan logo tersebut,” ungkap Chandra.
Ia mengatakan, unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” adalah unsur objektif bukan subjektif.
“Unsur ini dikembalikan kepada dua hal. Pertama, keterangan saksi fakta dari masyarakat yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan penggunaan logo tersebut. Kedua, keterangan dari saksi ahli yang menjelaskan bahwa penggunaan logo tersebut memang tidak layak untuk digunakan dalam simulasi tersebut,” ungkapnya.
Lanjut Chandra, mengenai adanya ketersinggungan umat Islam dalam simulasi penanggulangan antiteror itu, merupakan fakta yang sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri.
