Rezim Joko Widodo (Jokowi) tak ingin Islam berkembang dengan memperketat pendirian pesantren dengan alasan takut berkembangnya Islam radikal.
“Alasan munculnya Islam radikal dengan memperketat izin pendirian pesantren. Itu alasan tidak logis,” kata pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki kepada suaranasional, Senin (9/10).
Menurut Ibnu Masduki, selama ini yang disasar radikal itu selalu Islam, padahal agama lain juga punya kelompok radikal. “Kalau mau adil, pusat pendidikan agama lain juga dibatasi karena bisa diindikasi gerakan radikal,” papar Ibnu Masduki.
Kata Ibnu Masduki, cara mengatasi yang dituding Islam radikal dengan memperketat pendirian pesantren tidak tepat.
“Ukuran islam radikal versi pemerintah tentunya berbeda. Bisa jadi yang dituding radikal itu seperti wahabi. Padahal belum tentu wahabi radikal menurut pengikutnya,” papar Ibnu Masduki.
Ibnu Masduki mengatakan, Rezim Jokowi selalu membuat kegaduhan dengan memperketat izin pendirian pesantren. “Rezim Jokowi fokus saja atasi masalah ekonomi,” pungkas Ibnu Masduki.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI Ishom Yusqi mengatakan, pembukaan pesantren ke depannya harus mendapat izin Direktorat Pendidikan Islam Kemenag RI. Selama ini, izin cukup diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten/Kota.
“Aturannya nanti berupa Peraturan Menteri Agama. Saat ini masih dibuat. Pasti akan ada uji publik,” kata Ishom, Ahad (8/10).
