_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"suaranasional.com","urls":{"Home":"https://suaranasional.com","Category":"https://suaranasional.com/category/gadget/aplikasi/","Archive":"https://suaranasional.com/2017/09/","Post":"https://suaranasional.com/2017/09/24/megawati-tak-layak-dapat-gelar-dr-hc-dari-unp/","Page":"https://suaranasional.com/karir/","Attachment":"https://suaranasional.com/2017/09/24/megawati-tak-layak-dapat-gelar-dr-hc-dari-unp/a960dc560e443bdbdfcdf6f2a4336a05-jpg/","Nav_menu_item":"https://suaranasional.com/2016/03/11/5480/","Vecb_editor_buttons":"https://suaranasional.com/vecb_editor_buttons/baca-juga/"}}_ap_ufee
Sunday , 24 September 2017
Breaking News
Home > Politik > Kasus Kemendes, Upaya Singkirkan PKB dari Kabinet

Kasus Kemendes, Upaya Singkirkan PKB dari Kabinet

Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo (IST)

Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo (IST)

Kasus suap di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bagian dari upaya untuk menyingkirkan PKB dari kabinet karena tidak berusaha sekuat tenaga memenangkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

“PKB di Pilkada DKI Jakarta main aman, menyerahkan kewenangan ke DPW PKB, padahal untuk Pilkada DKI, para elit DPP partai pendukung Ahok terjun langsung,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Senin (29/5).

Kata Huda, PKB tidak banyak memberikan kontribusi untuk Ahok di Pilkada DKI Jakarta. “Jika Ahok menang, PKB merasakan keuntungan karena keputusan DPW PKB yang mendukung Ahok, namun kalah, berimbas ke perpolitikan nasional,” papar Huda.

Huda mengatakan, menyingkirkan PKB dari kabinet melalui Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam kasus suap dengan auditor BPK.

“Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini sudah diincar PDIP karena terkait jaringan untuk Pemilu 2019, dan kasus suap ini momentum mengganti menteri dari PKB,” papar Huda.

Kata Huda, untuk menyingkirkan menteri PKB, maka dirancang operasi intelijen yang sangat rapi. “Orang-orang yang Kementerian Pembangunan Daerah Tertinngal dan Transmigrasi tidak menyadari masuk perangkan dan kemungkinan menterinya,” jelas Huda.

Huda mengatakan, pasca kasus ini, maka penggiringan opini menterinya harus bertanggungjawab. “Dan desakan mundur dari berbagai kalangan termasuk DPR, pengamat politik, LSM antikorupsi,” pungkas Huda.

loading...
loading...


About Ibnu Maksum