_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"suaranasional.com","urls":{"Home":"https://suaranasional.com","Category":"https://suaranasional.com/category/gadget/aplikasi/","Archive":"https://suaranasional.com/2017/10/","Post":"https://suaranasional.com/2017/10/22/pendeta-gilbert-pasang-foto-wanita-berjilbab-dengan-tulisan-mencuri-toleransi/","Page":"https://suaranasional.com/karir/","Attachment":"https://suaranasional.com/2017/10/22/pendeta-gilbert-pasang-foto-wanita-berjilbab-dengan-tulisan-mencuri-toleransi/img_20171022_155513-jpg/","Nav_menu_item":"https://suaranasional.com/2017/09/26/politik/","Vecb_editor_buttons":"https://suaranasional.com/vecb_editor_buttons/baca-juga/"}}_ap_ufee
Sunday , 22 October 2017
Breaking News
Home > Politik > Bela Inpres BLBI, Jokowi Takut kepada Megawati

Bela Inpres BLBI, Jokowi Takut kepada Megawati

Jokowi cium tangan Megawati (IST)

Jokowi cium tangan Megawati (IST)

Presiden Jokowi terlihat takut kepada Megawati dengan mengatakan inpres tentang Surat Keterangan Lunas (SK) di era Presiden Jokowi untuk BLBI tidak masalah.

“Padahal kesalahan dan korupsi bisa berawal dari kebijakan dan Inpres SKL era Megawati itu nyata-nyata melanggar aturan,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Kamis (27/4).

Kata Muslim, sebagai petugas partai, Jokowi harus tunduk kepada Megawati sebagai Ketua Umum walaupun kebijakannya merugikan rakyat.

“Lihat kasus Dahlan Iskan yang tidak merugikan negara justru divonis 2 tahun penjara. Ini sebuah ketidakadilan bagi rakyat Indonesia,” papar Muslim.

Muslim mengatakan, penegakan hukum di Indonesia makin rusak di era Presiden Jokowi. “Harusnya pembersihan korupsi berasal dari lingkungan Jokowi dan Istana namun nampaknya berhenti,” jelas Muslim.

Ia mengatakan, kasus suap pajak yang melibatkan adik ipar Jokowi tidak jelas dalam penegakan hukumnya. “Awalnya semngat tetapi sampai sekarang, adik ipar Jokowi tidak diperiksa,” pungkas muslim.

Jokowi mendukung Surat Keterangan Lunas (SKL) yang keluar dari Instruksi Presiden Megawati

“Bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden adalah kebijakan, bukan pelaksanaan,” ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Inacraft, Jakarta Convention Center, Rabu (26/4).

loading...
loading...


About Ibnu Maksum