_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"suaranasional.com","urls":{"Home":"https://suaranasional.com","Category":"https://suaranasional.com/category/gadget/aplikasi/","Archive":"https://suaranasional.com/2017/11/","Post":"https://suaranasional.com/2017/11/21/kader-ansor-yogya-sebut-si-somad-harus-belajar-dengan-anjing-ketika-bertemu-nabi-nuh/","Page":"https://suaranasional.com/karir/","Attachment":"https://suaranasional.com/2017/11/21/kader-ansor-yogya-sebut-si-somad-harus-belajar-dengan-anjing-ketika-bertemu-nabi-nuh/21617567_1982433655326504_6502287660850633325_n/","Nav_menu_item":"https://suaranasional.com/2017/09/26/politik/","Vecb_editor_buttons":"https://suaranasional.com/vecb_editor_buttons/baca-juga/"}}_ap_ufee
Tuesday , 21 November 2017
Breaking News
Home > Politik > Dipimpin Jokowi, RI Kalah Lawan Freeport

Dipimpin Jokowi, RI Kalah Lawan Freeport

Presiden Jokowi (Foto: Muhammad Iqbal/detikcom)

Presiden Jokowi (Foto: Muhammad Iqbal/detikcom)

Resmi sudah PT Freeport Indonesia mempecundangi Indonesia dengan kemenangan sempurna. Negara akhirnya kalah dalam segala hal.

Demikian dikatakan Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean kepada suaranasional, Kamis (5/4).

Menurut Ferdinand, Freeport bebas ekspor mineral mentah, Kontrak Karya tetap berlaku untuk kepastian investasi, namun IUPK diterbitkan untuk mengakali dan mensiasati UU MINERBA No 4 Tahun 2009 agar Freeport bebas ekspor mineral.

“Inikah bangsa yang katanya dipimpin orang hebat dan dipuji-puji oleh sebagian orang yang buta mata buta hati?” tanya Ferdinand.

Ferdinand mewaspadai siapapun yang pura-pura nasionalis, disebut nasionalis abal-abal yang seolah  berpihak dan membela negara atas Freeport.

Fakta sekarang kemudian terjawab, Freeport memenangkan pertarungan dan kita tetap menjadi bangsa bodoh yang mana pemerintahnya mensiasati dan mengakali aturan yang ada.

“Padahal Sumpah Presiden menyatakan akan melaksanakan Undang-undang selurus-lurusnya. Kejadian yang diberikan kepada Freeport adalah bukan melaksanakan UU selurus-lurusnya tapi mengakali, mensiasati dan melanggar UU,” ungkapnya.

Menurut Ferdinand, pemerintah juga terlihat nyata hanya sedang beretorika dengan kata-kata terkait Freeport. Pemerintah gagal fokus mengurus masalah Freeport.

Kata Ferdinand, pemerintah telah salah dan berpura-pura nasionalis. Pemberian IUPK dan sekaligus Kontrak Karya masih berjalan adalah bentuk pelanggaran serius. IUPK diberikan agar ekspor mineral bebas, dan Kontrak Karya berlaku demi kepastian investasi.

“Aturan mana yang membenarkan berlakunya kedua aturan tersebut secara bersama-sama? Padahal PP No 1 tahun 2017 itu adalah produk penerintah, UU no 4 tahun 2009 adalah produk negera, tapi semua dilecehkan tanpa merasa bersalah oleh Pemerintah,” ungkapnya.

loading...
loading...


About Ibnu Maksum