Kebijakan pemblokiran media Islam bukan sebatas membungkam kebebasan berpendapat, tapi disinyalir sebagai bentuk ekspresi kebencian kepada aspirasi ummat Islam.
Demikian dikatakan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (3/2). “Apalagi media-media Islam dimaksud terbilang sangat kritis terhadap PDIP yang dinilai sebagai partai terkorup dan getol membela oknum penista agama alias Ahok,” jelas Faizal.
Kata Faizal, mestinya Presiden Jokowi lebih bersikap independen, melepas diri dari stigma dan perannya sebagai petugas partai. Sehingga tidak terjebak dibenturkan dengan ummat Islam.
“Pihak Istana harus melakukan kajian lebih mendalam, komprehensif dan objektif tentang fenomena media-media Islam yang agresif serta kritis terhadap dinamika politik kekinian,” jelas Faizal.
Menurut Faizal, atas dasar arogansi kekuasaan semata lantas bertindak semena-mena dan melukai nurani rakyat. Tindakan demikian jelas sangat fatal dan tidak adil.
Ia pun meminta Presiden Jokowi harus berdiri sebagai pemimpin nasional yang tidak condong kepada kelompok manapun. Termasuk menarik diri sejauh mungkin dari pengaruh bisikan elite PDIP maupun jaringan cukong aseng.
“Sekali lagi, tidak boleh kepala negara bertindak sebagai petugas partai untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menunjukan perumusuhan kepada ummat Islam,” pungkasnya.
