Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan tes DNA untuk menghindari fitnah sebagaimana tantangan penulis buku “Jokowi Undercover” Bambang Tri Mulyono.
“Test DNA nya pun harus terbuka oleh tim dokter independen melibatkan berbagai universitas. Seperti ketika memeriksa kesehatan pak Harto untuk menentukan sakit saraf otaknya yang permanen pasca stroke 3 kali, melibatkan lebih dari 10 universiats terkemuka di Republik ini yaitu UI, UGM, UNPAD, UNAER, UNDIP, UNANS, UNSRI, USYIAH UDAYANA, UNSAM dll,” kata ajudan era Presiden Soeharto Anton Tabah, Ahad (25/12) dikutip dari timlink.
Kata Anton Tabah, masyarakat akan menilai benar buku “Jokowi Undecover” bila mantan Wali Kota Solo itu diam saja.
“Kalau pak Jokowi diam rakyat akan yakin yang ditulis dalam buku tersebut benar, bahwa pak Jokowi itu Cina dan keturunan PKI,” jelas Anton Tabah.
Anton Tabah mengatakan, aparat kepolisian tidak bisa memanggil penulis buku “Jokowi Undercover” karena belum ada laporan dari pihaj yang ditulis.
“Kebetulan kemarin saya diundang oleh Kabaibtelkam Polri Komjen Pol Lutfi Luhbianto dan Kadivkum Polri Irjen Pol Raja Erisman ke Mabes Polri untuk diskusi banyak hal termasuk masalah buku Jokowi Undercover ini bagaimana teknisnya. Kalau belum ada laporan dari pihak yang ditulis, Polri tak boleh memanggil penulisnya jika perlu mendalami sifatnya, Polri mengundang atau mendatangi penulisnya dan jika mengundang Polri punya tanggung jawab moral untuk mengganti bea trasportasinya,” tutur Anton.
Selain itu ia menilai buku tersebut sangat serius dan mempunyai derajat keresahan rakyat sangat tinggi karena mempunyai presiden tertuduh seperti keturunan PKI dan lain lain.
