Aktivis Malari 74: Jokowi Undang Pengusaha, Indikasi Negara Bangkrut

Salim Hutadjulu (DOK Pribadi )
Salim Hutadjulu (DOK Pribadi )

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengundang para pengusaha dengan alasan sosialisai tax amnesty menandakan negara Indonesia sedang bangkrut.

“Padahal pertemuan ini menjelaskan bahwa keuangan ekonomi Indonesia sudah bangkrut,” kata Aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 1974, Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Sabtu (24/9).

Kata Salim, para penguasah yang diundang ke Istana seolah-olah menjadi pahlawan yang dianggap mampu menyelamatkan perekonomian bangsa Indonesia.

“Sungguh luar biasa perlakuan dan pelayanan Jokowi kepada para pengusaha ini, padahal selama ini ada yang bermasalah dengan pajak,” kata mantan tahanan politik era Presiden Soeharto ini.

Selain itu, Salim juga merasa heran Presiden Direktur Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan yang dicekal KPK ikut juga diundang ke Istana. “Ini Aguan yang sudah dicekal KPK masih tetap diundang presiden, ini tidak ada ketegasan hukum di Indonesia,” tegas Salim.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah pengusaha untuk makan malam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Sejumlah pengusaha yang hadir antara lain Arifin Panigoro, Franky Welirang, Erwin Aksa, Rosan Roeslani, serta Sugianto Kusuma (Aguan).

Tampak juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun, keduanya datang dalam kapasitas sebagai bos Bakrie Group dan bos Media Group.

Tidak lama kemudian, Wakil Ketua MPR yang juga pengusaha, Oesman Sapta Odang, menyusul. Oesman tidak tahu apa yang akan dibahas karena hanya mendapatkan undangan dari Menteri Keuangan.

“Saya ke sini selaku pengusaha. Dapat undangan dari Menkeu tadi,” kata Oesman.

Adapun dari pihak pemerintah yang hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf.