Tampaknya KPK harus berhadapan dengan kaum nasionalis ketika pembelaan Basaria Panjaitan untuk Ahok dilakukan tidak jujur. Kabar yang beredar di seminar TNI ada deal Presiden Jokowi dengan KPK yang meminta KPK melepaskan Ahok dari jeratan hukum.
Demikian dikatakan Mantan anggota Komisi II DPR Djoko Edhi S Abdurrahman, SH dalam keterangan kepada suaranasional beberapa waktu lalu.
Kata mantan politikus PAN ini, dalam seminar itu Hatta Taliwang mengatakan, Jaksa Agung menerbitkan deponeering untuk mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijayanto minus Novel Baswedan.
Kata Djoko, jika benar informasi itu, KPK akan mengalami kesulitan eksistensinya di masa depan. KPK segera kehilangan dukungan dari civil society.
Djoko mengutarakan, semua orang hukum paham ketidak jujuran KPK yang dikemukakan Basaria Panjaitan, bahwa KPK kesulitan menaikkan kasus Rumah Sakit Sumber Waras ke tingkat penyidikan karena tidak menemukan aspek korupsi.
“Menurut saya yang perlu dijawab, mengapa KPK berdusta. Issu di seminar TNI tadi mengkonfirmasi pernyataan Basaria,” paparnya.
Kata Djoko, tanpa bantuan KPK untuk mentersangkakan Ahok, niscaya ia memenangkan Pilkada. Namun bagi para nasionalis, menghambat Ahok untuk menghambat ambisi politik OBOR (on bealt on road — satu sabuk satu jalan satu China) Tiongkok yang disandangkan oleh penguasa Beijing sebagaimana dikemukakan Perdana Menteri China Li Keqiang di Jakarta tahun lalu kepada Hoaqiau (Diaspora China).
“Ahok memang memungkinkan menjadi presiden setelah kata “asli” dicopot dari UUD 45 oleh amandemen yang menyamakan hak Hoaqiau sama dengan pribumi,” pungkas Djoko.
