Jokowi Gamang Revisi UU KPK, Takut Dijatuhkan PDIP?

JOKO WIDODO/NET
JOKO WIDODO/NET

Fraksi PDIP di DPR bersama seluruh partai pendukung pemerintah sudah bertekad bulat untuk menggulirkan revisi UU KPK. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDIP mengambil sikap berbeda. Presiden memutuskan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.

‎”Presiden Jokowi sudah sejak awal memang gamang dalam mengambil keputusan soal revisi UU KPK. Tidak jelas apakah menyetujuinya atau menolaknya. Sikapnya abu-abu sehingga yang terjadi penundaan demi penundaan,” ujar Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya’roni kepada suaranasional, Selasa (23/2).

Menurut Sya’roni, kegamangan Jokowi itu karena mantan wali Kota Solo itu petugas partai yang harus menjalankan keputusan partai mendukung revisi UU KPK.

Baca juga:  Politikus PDIP Rinto Junaidi: Berbagai Relawan Ganjar Sangat Solid di Lamongan

“Megawati juga menegaskan bahwa yang tidak terima disebut petugas partai silahkan keluar dari partai. Pernyataan tersebut sangat jelas sekali ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP,” ulasnya.‎

kata Sya’roni, Jokowi tidak militan dalam menjalankan kebijakan partai. Jokowi lebih terpengaruh oleh opini publik yang dibangun oleh sejumlah pihak daripada mengindahkan arahan partai.

‎”Jokowi lupa bahwa di belakang PDIP dan partai pendukung lainnya ada puluhan juta orang yang telah menyerahkan mandat politiknya. PDIP misalnya, dalam Pemilu 2014, meraup  23 juta suara. Dan bila seluruh perolehan partai pendukung revisi UU KPK digabung jumlahnya mencapai 84 juta suara,” paparnya. ‎

‎Sya’roni mengungkapkan, bukan kali ini saja Presiden Jokowi tidak mengindahkan kebijakan partai. “Namun, sebagai partai yang memayungi Jokowi, apakah PDIP akan membiarkan saja sikap Jokowi? Ataukah akan mengambil langkah-langkah politik untuk menegakkan aturan partai?” tanya Sya’roni.

Baca juga:  Ngeri, Info BPK Ada Dugaan Saham Jiwasraya Ditempatkan di Perusahaan Milik Menteri BUMN

‎Sya’roni mengatakan, PDIP sudah berkali-kali dikecewakan Jokowi, mulai dari pembagian kursi menteri yang tidak proporsional, penolakan melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, keengganan memecat Rini Soemarno, hingga kegamangan dalam revisi UU KPK.

“Publik menunggu sikap PDIP selanjutnya. Bila kemarahan sudah memuncak, bukan tidak mungkin PDIP akan menarik seluruh menterinya dari Kabinet Kerja. Bila itu tidak terjadi, berarti PDIP masih mentolelir sikap Jokowi,” pungkas Sya’roni.