Lupa Jual Indosat, Mega Tuding BUMN tak Punya Peran

Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik secara berapi-api dan penuh emosi dalam penutupan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, 11 April 2015. Dalam pidatonya Megawati menyatakan sikap politiknya secara tegas, semua kader PDIP yang berada di DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur hingga Presiden adalah petugas partai dan jika tidak mau disebut petugas partai silahkan keluar. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah terlalu lupa saat menjadi Presiden pernah menjual salah satu BUMN yaitu Indosat.

Namun saat ini, Megawati menuding BUMN tidak sesuai dengan fungsi utamanya.

Menurut Megawati, BUMN kini tak lagi mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional. Saat ini BUMN hanya diperlakukan sebagai sebuah bisnis dan korporasi.

“Padahal seharusnya, BUMN digunakan sebagai alat negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat,” kata Megawati pada pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional PDIP, di Jakarta, Ahad, (10/1). Pernyataan Megawati disambut teriakan para kader yang hadir. “Gantiiii.”

Megawati menjelaskan, PDIP memberikan perhatian khusus untuk meluruskan kinerja BUMN. Hal itu sudah diperlihatkan oleh kader PDI Perjuangan di DPR saat membentuk Pansus PT Pelindo II.

Pansus melahirkan rekomendasi agar pemerintah mengkaji ulang kontrak PT Pelindo II dengan Hutchison dalam pengelolaan pelabuhan Tanjung Priok. “Pansus ini merupakan pintu masuk tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi,” ujar Megawati.

Megawati mengatakan, jika BUMN dikelola dengan baik, pembangunan negara juga akan berjalan mulus. Dia menilai bahwa BUMN seharusnya bisa menjadi alat negara untuk mengaplikasikan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kekayaan alam digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.