Jaksa Agung Sumatera Utara terlibat Kasus Bansos

Presiden Jokowi - Foto: fajar.co.id
Presiden Jokowi – Foto: fajar.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memecat Jaksa Agung HM Prasetyo karena diduga terlibat dalam kasus Bansos di Sumatera Utara.

“Karena itu Presiden Jokowi harus memberhentikan Prasetyo dari jabatannya, guna menyelamatkan Kejaksaan Agung dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang Jaksa Agung,” kata Koordinator  Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam keterangan kepada suaranasional, Sabtu (17/10).

Menurut Petrus,  jika kecurigaan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo itu benar maka efek domino yang ditimbulkan adalah rusaknya institusi kejaksaan dan hancurnya Partai NasDem. Kata Petrus, penetapan Rio Capella sebagai tersangka korupsi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas tamparan keras tidak saja kepada Partai NasDem, tetapi juga bagi enam fraksi di DPR.

Baca juga:  Lembaga Zakat Perlu Menerapkan Knowledge Management System

“Sebab, terjadi di saat manuver parpol dan fraksinya di DPR untuk membubarkan KPK,” ungkap Rio.

Petrus meminta Presiden Jokowi harus segera membersihkan institusi Kejaksaan Agung dari anasir-anasir parpol.

“Presiden Jokowi juga harus mencermati proses pergantian beberapa Jaksa Agung Muda/JAM  yang saat ini tengah berlangsung, karena tidak tertutup kemungkinan kader dari partai tertentu telah mengkondisikan calon jaksa agung muda tertentu,” pungkas Petrus.

Baca juga:  KB Al-Azhar Kudus Ajarkan Demokrasi Sejak Dini