Kekayaan alam Riau dan pajak pajak yang dibayarkan masyarakatnya menjadikan pemerintahan ini masih berdiri.Selama ini pemerintah mengobral kekayaan Riau kepada pemodal untuk mengisi kantong kekyasaan,
“Seluruh tanah Riau habis dibagi. Sebanyak 58 perusahaan di Riau menguasai lahan 1.673.060 hektar,” kata Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam keterangan kepada suaranasional, Selasa (13/10).
Kata Salamuddin, dari luas kawasan hutan seluas 5.499.693 hektar, sebanyak 4.629.527 hektar atau 84 % telah dibagi bagikan kepada perusahaan untuk dikuasai dan dikeruk.
“Untuk ijin perkebunan kebun sawit saja mencapai 2,4 juta hektar. Belum termasuk perkebunan lainnya seperti karet, dll. Pemerintah menjadikan Provinsi Riau sebagai penyumbang pajak dan devisa negara negara yang besar dari ekploitasi kekayaan alam perkebunan,” papar Salamuddin.
Menurut Salamuddin, alam yang dikuasai para penguasaha itu belum termasuk kontrak kerja migas yang dapat mencapi 4,5 juta hektar, menjadikan Provinsi Riau sebagai daerah pengasil minyak terbesar di Indonesia.
“Bersama sumatera selatan, dan provinsi kepualauan Riau, menentukan sekarat dan matinya Republik Indonesia. belum termasuk pertambangan umum lainnya,” ungkap Salamuddin.
Salamuddin mengibaratkan seorang perampok, satu tangan pemerintah mengambil kekayaan orang Riau, sementara tangan yang lain digunakan untuk menebar senjata beracun. “Ini adalah genosida,” pungkas Salamuddin.
