_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"suaranasional.com","urls":{"Home":"http://suaranasional.com","Category":"http://suaranasional.com/category/news/butuh-bantuan/","Archive":"http://suaranasional.com/2017/07/","Post":"http://suaranasional.com/2017/07/26/unggah-video-lecehkan-agama-islam-pria-ini-ditangkap/","Page":"http://suaranasional.com/karir/","Attachment":"http://suaranasional.com/2017/07/26/unggah-video-lecehkan-agama-islam-pria-ini-ditangkap/wp-1501080300897-jpg/","Nav_menu_item":"http://suaranasional.com/2016/03/11/5480/","Vecb_editor_buttons":"http://suaranasional.com/vecb_editor_buttons/baca-juga/"}}_ap_ufee
Thursday , 27 July 2017
Breaking News
Home > Tag Archives: Tjahjo Kumolo

Tag Archives: Tjahjo Kumolo

Ngeri, Mendagri akan Sapu Bersih PNS Terlibat Ormas AntiPancasila seperti HTI Cs

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (IST)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pegawai negeri sipil tidak boleh terlibat di dalam organisasi atau elemen-elemen yang bertentangan dengan Pancasila. “Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak langsung terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan/mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, silakan mengundurkan diri saja dari PNS,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya di Jakarta, Ahad (23/7). Politikus PDIP ... Selengkapnya »

Sebut Ada Pihak Halalkan Cara Raih Kekuasaan, Tjahjo Kumolo Serang JK?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terlihat menyerang Jusuf Kalla (JK) dengan mengatakan, ada pihak menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. “Walaupun Tjahjo tidak menyebut nama, tapi arah pernyataannya mengarah ke JK. Dan hampir semua politikus PDIP maupun Ahoker menyerang JK pasca kekalahan Ahok,” kata pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada suaranasional, Selasa (23/5). Menurut Baidhowi, suhu politik pasca kekalahan Ahok sampai ... Selengkapnya »

Sebagai Kader PDIP, Mendagri Pasang Badan untuk Tidak Memberhentikan Ahok

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ahok (IST)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai kader PDIP akan badan untuk tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Saya meyakini bahwa antara UU Pemda dan dakwaan itu multitafsir, maka saya yakin betul saya pertanggungjawabkan kepada Pak Presiden apa yang saya putuskan untuk belum memberhentikan, belum loh ya, belum memberhentikan sementara ini karena multitafsir,” kata Tjahjo saat ditemui di ... Selengkapnya »

Minta Tiru Korut Hormati Pemimpin, Mendagri Ingin Warga Kultuskan Presiden ala Komunis

Megawati danTjahjo Kumolo. Merdeka.com / Dwi Narwoko - merdeka.com

Menteri Dalam Negeri sedang mengarahkan warganya untuk mengkultuskan Presiden maupun pemimpin negara ala komunis dengan meniru Korea Utara (Korut). “Kalau warga Indonesia diminta menghormati pemimpin ala Korut itu sudah kesalahan dan mengarah pada doktrin kultus komunis,” kata aktivis politik Ahmad Lubis kepada suaranasional, Jumat (13/1). Kata Lubis, permintaan Mendagri itu sangat berbahaya dalam demokrasi. “Ujung-ujungnya kultus individu dan itu sedang ... Selengkapnya »

Kenaikan Tarif STNK, Menteri Jokowi Luruskan Pemahaman

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan telah terjadi salah paham dalam membaca Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kepolisian Republik Indonesia. Tjahjo pun tak membantah, perubahan tarif itu sempat membuat masyarakat kecewa. Perubahan tarif yang terjadi, kata Tjahjo, dipahami keliru dengan keharusan membayar pajak dua sampai tiga kali dari pembayaran setiap tahunnya. ... Selengkapnya »

Pelajar NU Banten: Pemerintah Sekarang Mendiskreditkan Islam

Joko Widodo atau Jokowi

Pemerintah saat ini sudah mendiskreditkan Umat Islam dengan mencabut beberapa perda yang dianggap intoleren dan menghambat investasi. “Ini Bobroknya Pemerintah, ini merupakan salah satu kecaman bagi umat Islam, bahwa pemerintah saat ini sudah bemar-benar mendiskreditkan Agama Islam,” kata Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Banten Akbarudin kepada suaranasional, (17/6). Akbarudin meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, duduk bersama dengan ... Selengkapnya »

Mendagri Boleh Kosongkan Kolom Agama, Netizen Nilai Negara Rusak dipegang PDIP

Megawati danTjahjo Kumolo. Merdeka.com / Dwi Narwoko - merdeka.com

Para pengguna media sosial atau biasa disebut netizen ikut berkomentar kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang membolehkan mengkosongkan kolom agama di KTP. Para netizen menilai kebijakan itu tidak dilepaskan dari PDIP yang jauh dari nilai-nilai agama. Bahkan ada netizen menganggap kerusakan bangsa Indonesia sekarang ini karena penguasanya dipegang oleh PDIP. Berikut tanggapan netizen terhadap kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo: Reza ... Selengkapnya »

Monumen Poh An Tui Diresmikan, Warga Keturunan Tionghoa Tuntut Miliki Dua Kewarganegaraan

Tjahjo Kumolo meresmikan monumen di TMII (IST)

Setelah monumen Poh An Tui diresmikan di Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) maka warga keturunan Tinghoa akan menuntut dua kewarganegaraan yaitu China dan Indonesia. “Mendagri misti tau bhw org2 Cina setlh Poh An Tui tuntut Dwi Kewarganegaraan Rangkap. Smbil jadi WNI tetap jadi Warga Negara China,” kata sejarawan Ridwan Saidi dalam pesan singkat kepada suaranasional, Sabtu (27/2). Kata Ridwan Saidi, ... Selengkapnya »

Kosongkan Kolom Agama di KTP, Rezim Jokowi Menuju Sekuler

Ilustrasi agama dikosongkan di KTP (IST)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang membolehkan WNI mengkosongkan agama menjadi bukti Rezim Jokowi menjadi negara sekuler. “Kalau membolehkan mengkosongkan agama, itu negara sekuler, data agama tidak tercatat dalam negara,” ungkap pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki kepada suaranasional, Jumat (26/2). Menurut Ibnu Masduki, harusnya agama di Indonesia menjadi spirit untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik. “Pemerintah sekarang sudah mengarah sekuler ... Selengkapnya »

Athies Boleh di Indonesia, Menteri dari PDIP Bolehkan WNI Kosongkan Agama di KTP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (IST)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan alasan  memperbolehkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dikosongkan. Menurut dia, banyak warga negara yang memiliki keyakinan di luar enam agama yang diakui di Indonesia. “Apakah kemudian mereka tidak boleh diberi KTP? Sepanjang keyakinannya tidak sesat dan tidak menyimpang, tetap diberikan KTP,” kata Tjahjo, Rabu, (24/2). Dalam Kongres Kebebasan Beragama 2016 pada 23 Februari ... Selengkapnya »