BNI menjadi sapi perah karena dimintai untuk membiayai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Garut.
“BNI itu BUMN untuk kepentingan negara dan rakyat tetapi sudah menjadi sapi perah Rezim Jokowi untuk membiayai kunjungan Jokowi di Garut,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Ahad (20/1/2019).
Menurut Muslim, harusnya Jokowi menggunakan anggaran kepresidenan saat melakukan kunjungan ke Garut. “Padahal anggaran kunjungan Jokowi ke daerah-daerah sangat besar,” ungkapnya.
Kata Muslim, kemungkinan ada beberapa BUMN yang menjadi sapi perah Rezim Jokowi dan kelompoknya terlebih di tahun politik.
“Kebetulan yang terbongkar itu BNI yang diminta untuk membiayai Jokowi. Belum lagi proposal-proposal para relawan Jokowi ke beberapa BUMN,” jelas Muslim.
Mantan Sekretaris Kementerian (Sesmen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, M. Said Didu mengungkapkan biaya kunjungan perjalanan Presiden Jokowi ke Garut yang berlangsung hari ini, Sabtu (19/01), juga dibebankan ke bank milik negara, Bank BNI 46.
Hal itu diungkap Said Didu lewat akun twitter pribadinya, @saididu pada Jumat (18/1) malam.
“Lihat surat ini, Kementerian Desa pun ‘meminta’ BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yang sepertinya kegiatan tersebut bukan acara @BNI,” tulis Said sambil melampirkan sebuah surat dari Kementerian Desa (Kemendes) yang ditujukan ke Bupati Garut.
Dalam surat tertanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes tersebut, di poin 3 tertulis bahwa BNI 46 juga termasuk yang menyediakan fasilitas pada acara kunjungan Presiden Jokowi yang direncanakan berlangsung satu hari.
Ditegaskan oleh Said yang juga mantan stafsus Menteri ESDM saat dijabat Sudirman Said, bahwa penggunaan dana BUMN untuk kegiatan tersebut tidak dibenarkan.
“Dana BUMN tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti ini. Ayo mari kita awasi ‘sponsor’ BUMN yang melanggar aturan,” ujarnya.