Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta pengelolaan zakat seperti pajak dan bisa kontribusi buat bangsa menandakan Pemerintah meminta dana zakat untuk pembangunan infstruktur.
Demikian dikatakan pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Kamis (24/8). “Selama ini dana zakat sangat besar, belum lagi zakat profesi,” ungkap Huda.
Kata Huda, pernyataan Sri Mulyani itu mengindikasikan pemerintah butuh dana dalam pembangunan infrastruktur. “Walaupun pernyataan Sri Mulyani tersirat minta dana zakat untuk infrastruktur, tetapi bisa ditafsirkan negara sangat butuh dana,” papar Huda.
Huda mengatakan, selama ini, dana zakat yang dikelola Baznas maupun lembaga swasta lainnya hanya sebatas untuk bidang pendidikan maupun lainnya. “Tentunya wacana dana zakat untuk infrastruktur bisa dicari ulama yang membolehkannya,” pungkas Huda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pengelolaan dana zakat di Indonesia masih belum dilakukan secara optimal, padahal sistemnya bisa dilakukan sama seperti pemerintah mengelola dana pajak.
Hal tersebut diungkapkannya dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).
“Ekonomi berbasis islam, dalam banyak hal telah selaras dengan tujuan pembangunan PBB. Zakat dan wakaf, misalnya juga telah banyak digunakan sebagai instrumen untuk mengangkat kualitas hidup dan sekaligus meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani.
