Ini Agenda Tersembunyi Kapolri Sebut Fatwa MUI Ancam Keberagaman & Kebhinnekaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (IST)
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (IST)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mulai menggertak umat Islam dengan mengatakan, Fatwa MUI berpotensi merusak keberagaman dan kebhinnekaan.

Demikian dikatakan dikatakan pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasional, Selasa (17/1). “MUI sebagai jatung umat Islam mulai dianggap salah Kapolri,” ungkap Huda.

Kata Yazid, pernyataan Kapolri itu justru makin memperburuk hubungan umat Islam dengan institusi kepolisian. “Nampaknya ada agenda tersembunyi dari Kapolri sehingga mengeluarkan pernyataan itu,” ungkap Yazid.

Menurut Yazid, selama ini, Fatwa MUI sudah menjadi panutan umat Islam di Indonesia. “Terlepas ada pendapat yang mengatakan Fatwa MUI itu tidak mengikat tetapi MUI sebagai institusi kumpulan ulama menjadi rujukan umat Islam di Indonesia,” jelas Yazid.

Kata Yazid, umat Islam tidak akan bereaksi keras jika Kapolri menyebut FPI sebagai ancaman kebhinnekaan. “Ini yang disebut Fatwa MUI, padahal di dalamnya ada ulama-ulama dari ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dan lain-lain,” papar Yazid.

Menurut Yazid, tidak sepantasnya Kapolri menganggap fatwa MUI itu ancaman keberagaman dan kebhinnekaan. “Saya menduga Kapolri mengeluarkan pernyataan itu ada yang memintanya dan di belakangnya kekuatan besar yang mengingingkan pembubaran MUI,” pungkas Yazid.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai Fatwa MUI bisa menjadi ancaman kebhinnekaan dan keberagaman di Indonesia.

“Ini menunjukkan fatwa bukan lagi dianggap pandangan halal atau haram. Tapi belakangan malah berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman dan kebhinekaan,” katanya, Selasa (17/1).

Contoh lainnya, lanjut dia, ketika ada isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama (Ahok) lalu, MUI menerbitkan fatwa yang menyebutkan bahwa Ahok menistakan Alquran dan ulama.

Menurut Tito, fatwa tersebut memiliki dampak yang besar karena memunculkan gerakan mobilisasi GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) dan membentuk opini masyarakat.

“Akhirnya masyarakat termobilisasi seperti aksi 411, 212 yang cukup banyak terpengaruh sikap MUI,” paparnya.