Pentolan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mempunyai peran yang kuat dalam kasus pengadaan E-KTP di Kemendagri 2011-2012.
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan, lembaganya bakal mendalami persoalan lewat pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto. Novanto diduga pernah melakukan pertemuan dengan pihak terkait menyangkut proses pengadaan E-KTP. Pekan depan, penyidik akan memanggil Novanto guna dimintai keterangan.
Berdasar keterangan saksi, ada pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan Novanto. Karena itu, komisi antirasuah perlu klarifikasi dan konfirmasi dari Setya Novanto, guna menuntaskan sengkarut masalah,
“Secara umum KPK masih membutuhkan klarifikasi dan konfirmasi pertemuan-pertemuan tersebut dari Novanto,” katanya di Jakarta, Kamis (5/1).
Febri tak mengurai, pertemuan seperti apa yang dimaksud. Novanto diduga pernah bertemu dengan bos PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos. Paulus merupakan salah satu perusahaan yang terlibat dalam konsorsium E-KTP.
Novanto diduga meminta Paulus menyetor fee lima persen dari nilai proyek E-KTP, hingga disepakati menjadi tujuh persen untuk dibagikan kepada anggota Komisi II DPR.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku tidak tahu menahu soal teknis keterlibatan Setya Novanto selaku Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu dalam kasus E-KTP. Idrus meyakini, Novanto tidak pernah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak swasta untuk mengamankan sebuah proyek.
“Saya tidak tahu detailnya. Setahu saya pak ketua tidak pernah berhubungan dengan mereka (pihak konsorsium), apalagi terkait dengan E-KTP itu,” kata Idrus.
